Undangundang republik indonesia nomor 15 tahun 2001. Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi lembaran negara tahun 1960 nomor 3, tambahan lembaran negara nomor 2070. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 8, tambahan. Undangundang nomor 22 tahun 2001 pusat data hukumonline. Undangundang nomor 22 tahun 2001 minyak dan gas bumi ditetapkan 23 november 2001 berlaku 23 november 2001 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Pada saat ini pengaturan mengenai grasi diatur dalam undangundang nomor 3 tahun 1950 tentang permohonan grasi. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 2002 tentang grasi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 66, tambahan lembaran.
Gas bumi, undangundang nomor 15 tahun 1962 tentang penetapan. Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2002 tentang badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi lembaran negara republik indonesia tahun. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Undangundang nomor 22 tahun 1957 tentang penyelesaian. Undangundang uu ini mulai berlaku pada tanggal 23 november 2001. Dengan berlakunya undangundang ini, dinyatakan tidak berlaku. Peraturan presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tatakerja kementrian negara republik indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 62 tahun 2005. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, atau pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 9tiga tahun dan paling lama 12 dua belas tahun dan atau denda paling sedikit rp. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan. Undangundang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the world trade organization persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia, lembaran negara republik indonesia tahun 1994 nomor 57, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor. Republik indonesia tahun 1969 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 2907.
Pertambangan minyak dan gas bumi, unaangundang nomor. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Riwayat rancangan undangundang minyak dan gas bumi ruu migas dilatar belakagi oleh pengajuan menteri pertambangan dan energi mentamben kuntoro mangkusubroto dalam pemerintahan kabinet reformasi pembangunan presiden bj habibie, yang menurut kuntoro merupakan bentuk akomodasi terhadap tuntutan. Keberadaan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupatenkota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat. Direktorat jenderal perimbangan keuangan uu nomor 22 tahun. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 6, tambahan lembaran negara nomor 4152. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 2001. Nomor 16 tahun 2001 tentang y a y a s a n dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor xmpr1998 tentang pokokpokok reformasi pembangunan dalam rangka. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tanggal 23 november 2001, tentang minyak dan gas bumi. Undangundang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerjaserikat buruh lembaran negara tahun 2000 nomor 1. Undangundang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the world trade organization persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia, lembaran negara republik indonesia tahun 1994 nomor 57, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3564.
Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Permendikbud no 20 tahun 2016 dan lampirannya adalah hasil dari ketentuan pasal 27 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, sehingga perlu. Nomor 14 tahun 2001 tentang paten dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Ditetapkan 23 november 2001 berlaku 23 november 2001 status hanya untuk pelanggan. Permendikbud no 20 tahun 2016 dan lampirannya adalah hasil dari ketentuan pasal 27 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Semoga dengan adanya uu ini anda dapat semakin mudah dan pandai. Sonny keraf lampiran keputusan menteri negara lingkungan hidup no. Uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. Uu ri no 22 thn 2001 ttg migas linkedin slideshare. Pemerintah pengganti undangundang nomor 2 tahun 1962 tentang kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan undangundang nomor 8. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 6, tambahan lembaran negara nomor 4 1 52.
Peraturan pernerintah nomor 42 tahun 2002 tentang badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan ga. Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the world trade organization persetujuan pembentukan organisasi. Undangundang nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian lembaran negara republik indonesia tahun 1984 nomor 22, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3274. Undangundang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum lembaran negara tahun 1986 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 3327. Umum berdasarkan pasal 14 ayat 1 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 6, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4152. Uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi. Undangundang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara. Uu nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undangundang republik indonesia no. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Keputusan presiden nomor 187m tahun 2004 mengenai pembentukan kabinet indonesia bersatu. Undangundang republik indonesia uu nomor 16 tahun 2001 162001 tentang yayasan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tanggal 23 november 2001. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.